Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada perusahaan dengan posisi tertentu tidak sesulit yang dibayangkan. Khususnya jika pengusaha memahami bagaimana cara pengurusan berbagai perizinan yang dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan demi mengantisipasi masalah yang kemungkinan akan dihadapi di waktu yang akan datang.

Kita mungkin sudah tahu tentang TKA yang dipulangkan secara paksa ke negara asalnya karena mereka tidak memiliki izin. Sebagai contoh, 269 orang TKA dari Jepang dan Korea yang harus dideportasi dari Jawa Barat pada Januari 2017 (JawaPos.com).

Bahkan, inspeksi yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendapati 1.383 TKA illegal sejak 2016. Pelanggaran yang dilakukan di antara TKA yang bekerja tanpa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebanyak 820 orang (hampir 60%). Sisanya adalah TKA yang mengalami penyalahgunaan dari Perusahaan. (Kemenaker, 2016) (LIPI.go.id).

Hal ini tidak akan terjadi bila pengusaha menyadari akan izin-izin yang diperlukan sebelum mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Permenaker 16/2015 jo Permenaker 35/2015.

Ketenagakerjaan
Beberapa persyaratan yang diperlukan oleh TKA termasuk: memiliki tingkat Pendidikan dan/atau pengalaman kerja minimum 5 (lima) tahun sesuai dengan jabatan yang akan diisi; bersedia untuk membuat pernyataan untuk membagikan keahlian nya kepada TKI, khususnya TKI pendamping.

Bagi yang akan mempekerjakan TKA, harus memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, pengusaha perorangan dilarang mempekerjakan TKA. Khusus berhubungan dengan perizinan, Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan tersebut memberikan beberapa fasilitas penggunaan TKA.

Beberapa kebijakan di antaranya bersifat tidak wajib bagi pengusaha (perusahaan) untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bagi pemegang saham yang juga menjabat sebagai jajaran Direksi / Komisaris, TKA tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah dan TKA yang dipekerjakan di Kantor Perwakilan Negara Asing

Imigrasi
Sebagai tambahan, persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam hal penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu dari sisi keimigrasian.TKA harus memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang dapat dipergunakan sebagai permohonan ITAS (Izin Tinggal). Bagi beberapa sektor seperti Pendidikan, rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi salah satu persyaratan.

VITAS dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA sendiri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kantor Imigrasi yang ditunjuk. Termasuk instansi Imigrasi yang berada di Perwakilan Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Immigrasi.

ITAS untuk TKA ini, akan disatukan dengan pemberian re-entry permit (izin masuk kembali) untuk beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku yang sama dengan ITAS. Permohonan VITAS dan ITAS untuk bekerja merupakan subjek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bagaimana ELSON membantu anda?

ELSON Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa hukum bagi Tenaga Kerja Asing, Warga Negara Asing, dan Pasangan Perkawinan Campuran di Indonesia.

Contact us:
info@elson.co.id
(+62) 21 80674920 (office)
(+62) 819 3274 1 333 (hotline)