Perkawinan Bagi Pasangan Kawin Campur

Perkawinan Bagi Pasangan Kawin Campur

  1. Pentingnya Perjanjian Perkawinan Bagi Pasangan Kawin Campur

Pernikahan yang dilangsungkan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Waga Negara Asing (WNA) menghasilkan peristiwa hukum yang dinamakan perkawinan campuran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran ini menyebabkan beberapa implikasi hukum yang perlu diperhatikan, antara lain menyangkut perjanjian perkawinan.Persoalan perjanjian perkawinan bagi pasangan kawin campur antara lain menyangkut pembelian aset, seperti properti dan rumah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa aturan hukum hanya memperbolehkan perjanjian kawin bagi pasangan kawin campur yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (disebut juga dengan prenuptial agreement). Namun, sejak ada Putusan MK No69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin boleh dibuat setelah pasangan kawin campur menikah. Artinya, sebelum adanya putusan MK tersebut, pasangan kawin campur yang tidak memiliki perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan tidak bisa membeli aset, sehingga salah satu solusi untuk pasangan perkawinan campuran yang hendak membeli aset adalah dengan melakukan perceraian terlebih dahulu, kemudian membuat perjanjian kawin, dan menikah kembali. Atau dengan cara lain yaitu membeli aset dengan meminjam nama orang lain.

Namun, cara-cara tersebut termasuk ke dalam kategori penggelapan hukum. Dari sini terlihat pentingnya perjanjian perkawinan bagi pasangan kawin campur, terutama dalam hal membeli aset, mengingat Warga Negara Asing memang dibatasi hak-nya dalam memperoleh aset di Indonesia. Terdapat empat jenis hak yaitu hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan hak guna usaha (HGU). keempat jenis hak atas tanah tersebut dapat dimiliki oleh WNI. Sedangkan WNA hanya bisa mendapatkan hak pakai dan HGU.

Praktisi hukum Ike Farida menekankan bahwa terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian kawin. Pertama, pasangan harus menulis dan membuat daftar aset yang mereka miliki sesudah perkawinan berlangsung. Kedua, setelah menulis aset yang dimiliki, pasangan kawin campur perlu berkonsultasi kepada notaris jika daftar aset itu tidak banyak dan tidak rumit. Ketiga, jika aset yang dimiliki banyak dan rumit, ada baiknya berkonsultasi kepada konsultan hukum agar mereka yang mengatur.

Perjanjian perkawinan bagi pasangan perkawinan campur juga penting bagi kemungkinan peristiwa perceraian, yang kemudian berdampak pada hak nafkah anak. Isi perjanjian perkawinan yang dibuat sebaiknya memuat harta kekayaan (nafkah) bagi anak. Sementara itu, hak asuh anak secara prinsip berada di tangan ibu (istri), mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum islam (KHI) yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian, hak asuh anak yang belum mumayyiz (dewasa/akil baliq) atau belum berumur 12 tahun hak asuh ada pada ibunya. Apabila anak sudah mumayyiz, maka ia diberikan kebebasan pada anak itu untuk memilih ayah atau ibunya yang akan mengasuhnya.

Selanjutnya, terdapat kemungkinan peristiwa kematian salah satu pasangan perkawinan campuran yang berdampak pada hak waris anak. Praktisi hukum Ike Farida menyebutkan bahwa harta warisan berhubungan dengan harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki pewaris atau pasangan yang diperoleh sebelum menikah. Sedangkan, harta bersama merupakan harta yang didapat dalam/sepanjang masa perkawinan.

Dalam hal inilah perjanjian perkawinan perlu dibuat dengan menulis rincian harta pasangan perkawinan campuran. Hal ini dengan memperhatikan ketentuan apabila ahli waris adalah WNA (misalnya karena anak menentukan kewarganegaraannya adalah warga negara asing), maka benda tidak bergerak yang diwariskan kepada WNA harus dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun.

  1. Ingin Menikah Dengan Warga Asing? Simak Persyaratannya!

Perkawinan merupakan salah satu hal dasar dari hidup manusia, dan karenanya perkawinan termasuk ke dalam salah satu hak asasi manusia (HAM) yang keberlangsungannya dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia sendiri hukum perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Kenyataannya perkawinan tidak saja dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang sama, namun bisa juga dengan salah satunya yang berasal dari negara yang berbeda. Atau dengan lain kata, perkawinan dapat dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan yang oleh hukum Indonesia dikenal dengan istilah “perkawinan campuran”. Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam melangsungkan perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan dari perkawinan biasa yang dilangsungkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan WNI lainnya, dari segi pelaksanaan maupun dokumen persyaratannya. Sebelum melangsungkan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing (WNA), terdapat persyaratan yang hrus dipenuhi baik bagi WNA maupun WNI. Persyaratan tersebut sebagai berikut:

    1. Bagi Calon Mempelai Warga Negara Asing :
      1. Izin dari Kedutaan/ Konsulat perwakilan di Indonesia, Surat Izin Menikah berupa CNI (Certificate of No Impediment) atau LNI (Letter No Impediment);
      2. Copy Passport yang masih berlaku minimal 18 (delapan belas) bulan;
      3. Copy Akta Kelahiran dari negara asal;
      4. Copy Akta Cerai bagi yang telah duda maupun janda;
      5. Pas Foto dengan latar belakang biru ukutan 2×3 dan 3×4;
      6. Surat Keterangan atau Sertifikat Mualaf bagi pasangan yang berpindah keyakinan menjadi Agama Islam;
      7. Surat Keterangan Tanda Melapor WNA dari Polres atau Polda setempat;
      8. Surat Keterangan Wali, bagi pihak perempuan dengan wali nikah yang tidak dapat menghadiri akad nikah; dan
      9. Tanda lunas pajak Tenaga Kerja Asing (khusus bagi yang bekerja dan telah menetap di Indonesia lebih dari 183 hari atau 6 (enam) bulan secara berturut – turut).
      10. Perlu dicatat bahwa semua persyaratan dan dokumen yang menggunakan bahasa asing, wajib untuk diterjemahkan oleh seorang Penerjemah Tersumpah, dan setelah itu wajib melegalisir berkas tersebut di Konsulat/Kedutaan asal negara WNA
    2. Bagi Calon Mempelai Warga Negara Indonesia:
      1. Surat Keterangan Belum Menikah
        Untuk mendapatkan Surat Keterangan Belum Menikah, Anda bisa menghubungi RT kemudian RW di tempat kediaman Anda dengan membawa Copy Kartu Keluarga dan Copy KTP;
      2. Surat Keterangan Nikah (N1, N2 dan N4) dan Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai (N3)
        Model N1 : Surat Keterangan Untuk Menikah
        Model N2 : Surat Keterangan Asal-usul
        Model N3 : Surat Persetujuan Kedua Mempelai
        Model N4 : Surat Keterangan Mengenai Orang Tua
      3. Surat Keterangan Vaksin/Imunisasi TT (Tetanus Toxoid)
        Anda cukup mendatangi Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan menyatakan bahwa Anda berniat melengkapi syarat Pernikahan, setelah melalui beberapa prosedur Puskemas maka Anda akan diberikan Kartu Vaksin/Imunisasi;
      4. Surat Pengantar / Rekomendasi Nikah
        Setelah mendapat surat pengantar RT/RW, Anda harus menuju ke kelurahan domisili Anda untuk mendaftar dan mengisi beberapa blanko formulir berikut:
        Kemudian datang ke KUA Kecamatan dengan menyerahkan Surat Model N1-N4 tersebut, selain itu beberapa persyaratan yang harus anda bawa untuk mendapatkan Surat Rekomendasi ini diantaranya:

        • Copy KTP
        • Copy Akta Kelahiran
        • Copy Kartu Imunisasi TT
        • Pas Foto 2×3 dan 3×4 dengan latar belakang biru
        • Akta Cerai, bagi pasangan yang sudah pernah menikah, atau Surat Keterangan Kematian bagi Janda atau Duda yang ditinggal meninggal dunia;
        • Surat Izin Atasan bagi anggota TNI dan Polri;
        • Surat Dispensasi Pengadilan Agama bagi calon mempelai Putra yang belum genap usia 19 tahun dan belum genap usia 16 tahun bagi Putri;
        • Surat Keterangan Wali, bagi pihak perempuan dengan wali nikah yang tidak dapat menghadiri akad nikah; dan
        • Copy Akta Perjanjian Perkawinan yang telah di legalisir oleh Notaris (apabila ada).

Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia hanya sah apabila dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Ketentuan Pasal 60 UU Perkawinan juga mengatur bahwa perkawinan campuran tidak bisa dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan UU Perkawinan telah dipenuhi, untuk kemudian syarat-syarat tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang mencatat perkawinan, dan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Pejabat pencatat perkawinan dapat menolak memberikan surat keterangan, pengadilan dapat memberikan pengesahan tersebut dengan terlebih dahulu menentukan apakah penolakan tersebut beralasan atau tidak.

Dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh WNA pada perkawinan campuran antara lain yaitu Paspor, KITAP/KITAS dokumen dari imigrasi, SKLD dokumen dari kepolisian, KTP/KKISKTI/SKDS dokumen pendaftaran orang asing dari dinas, dan Surat izin dari kedutaan/perwakilan dari negara asing.

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan dapat dilangsungkan oleh kedua belah pihak dengan prosedur perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia.

  1. Cara Mendapatkan Affidavit

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia mengakibatkan akibat hukum tertentu. Anak yang dilahirkan dari pasangan perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu WNI dan WNA hingga anak tersebut berusia 18 tahun. Pengakuan kewarganegaraan Indonesia si anak yang lahir dari perkawinan campuran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyebutkan dalam Pasal 41, anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan memperoleh affidavit atau paspor biasa dengan cara mendaftarkan diri ke perwakilan RI.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 (“Permenkumham”), orang tua atau pasangan perkawinan campuran wajib untuk mendaftarkan anaknya yang berkewarganegaraan ganda ke Kantor Imigrasi sesuai dengan tempat tinggal anak tersebut.

Jika anak memegang Paspor Kewarganegaraan Asing yang didapatkan dari salah satu orang tua-nya yang berkewarganegaraan asing, maka anak berhak mendapatkan Fasilitas Keimigrasian. Fasilitas Keimigrasian tersebut dinamakan dengan Affidavit. Wujud dari affidavit tersebut antara lain :

    1. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
    2. Pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali; dan
    3. Pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana seorang WNI

Untuk mendapatkan Fasilitas Keimigrasian atau affidavit, orang tua atau pasangan perkawinan campuran harus mendapatkan Bukti Pendaftaran terlebih dahulu. Bukti Pendaftaran tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan Fasilitas Keimigrasian. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan affidavit dapat dilakukan ke Kantor Imigrasi sesuai dengan tempat tinggal anak dengan membawa persyaratan sebagai berikut :

    1. Paspor Kebangsaan Asing yang dimiliki anak;
    2. Bukti pendaftaran Anak berkewarganegaraan ganda.
      Adapun prosedur permohonan affidavit adalah sebagai berikut :

      1. Membuat janji temu ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia)
      2. Copy bukti Lapor Diri Online via “Portal Peduli WNI” (https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html) untuk salah satu orang tua anak (orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia)
      3. Mengisi lengkap formulir yang terlampir dalam website tersebut
      4. Mempersiapkan paspor asing anak
      5. Melampirkan fotokopi semua persyaratan yang disebutkan dalam formulir permohonan affidavit.
      6. Melampirkan bukti pembayaran biaya affidavit. Informasi rekening KBRI akan disampaikan saat permohonan diterima.
      7. Melampirkan perangko dan amplop balasan, bila permohonan dilakukan via pos.

Fasilitas Keimigrasian yang dinamakan affidavit ini dapat dirasakan kegunaannya oleh anak yang berkewarganegaraan ganda, yaitu kebebasan keluar masuk Indonesia tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu, sebagaimana WNA pada umumnya. Dengan kata lain, affidavit adalah bentuk fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada seorang anak pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda.

  1. Siapakah yang dapat Menjadi Sponsor Visa di Indonesia?

Warga Negara Asing (WNA), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Keberadaan WNA di suatu negara dapat diakibatkan oleh banyak hal, seperti akibat hubungan ketenagakerjaan (yang kemudian dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Asing (TKA)), perkawinan, maupun akibat lainnya. Selama berada dan menetap di Indonesia, WNA harus memiliki visa dan keberadaannya dijamin oleh suatu pihak yang bernama penjamin atau sponsor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian).

Menurut Pasal 1 angka 26 UU Keimigrasian, penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Dengan demikian, yang dapat melangsungkan penjaminan terhadap TKA/menjadi sponsor adalah orang atau korporasi (perusahaan), yang lebih lanjut dikategorikan sebagai berikut:

    1. Suami atau isteri Warga Negara Asing yang akan datang ke Indonesia, dalam hal perkawinan campuran. Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh penjaminan dari pasangannya yang merupakan Warga Negara Indonesia dan menjadi penanggung jawab untuk visa regular. 
    2. Setiap Warga Negara Indonesia  dapat menjadi penjamin atau sponsor visa bagi Warga Negara Asing. Visa yang dapat disponsori oleh Warga Negara Indonesia biasa adalah adalah Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival) dan Visa Repatriasi. Repatriasi adalah orang asing eks Warga Negara Indonesia yang ingin tinggal di Wilayah Indonesia. 
    3. Perusahaan Indonesia yang mengadakan hubungan kerja bagi TKA juga dapat menjadi sponsor atau penjamin, namun tidak semua perusahaan Indonesia dapat menjadi sponsor/penjamin, melainkan hanya perusahaan yang memiliki modal disetor minimal Rp1 Miliar yang dapat menjadi penjamin. Selain itu, perusahaan lain yang bukan perusahaan yang mengadakan hubungan kerja bagi TKA juga dapat menjadi perusahaan sponsor atau penjamin, apabila memang ditentukan dan terdaftar sebagai perusahaan penjamin orang asing/TKA.

Baik orang maupun perusahaan yang menjadi penjamin atau sponsor atas WNA tersebut memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

      1. Penjamin atau sponsor wajib bertanggung jawab atas keberadaan dan tingkah laku WNA atau TKA selama keberadaannya di Indonesia; 
      2. Penjamin atau sponsor juga berkewajiban untuk melaporkan segala perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat WNA yang menjadi tanggung jawabnya; 
      3. Penjamin atau sponsor wajib membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dari pemulangan atau pengembalian Warga Negara Asing maupun Tenaga Kerja Asing yang berada dalam penjaminan olehnya jika Izin Tinggal Warga Negara Asing atau Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan telah habis, atau merupakan subyek dari tindakan keimigrasian berupa deportasi.
  1. Pedoman Lengkap Tentang Cara Mendapatkan Visa Bisnis di Indonesia

Keperluan bisnis seringkali melibatkan kedatangan partner atau investor berkewarganegaraan asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan izin agar warga negara asing (WNA) tersebut dapat berkunjung dan tinggal di Indonesia. Salah satu bentuk izin yang dapat diberikan adalah Visa Bisnis.

Visa Bisnis adalah visa kunjungan yang ditujukan bagi warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia lebih lama untuk mempelajari pasar, bertemu dengan distributor atau pemasok potensial, mendirikan kantor perwakilan, menghadiri pertemuan atau seminar, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya. Lalu, bagaimana cara mendapatkan visa bisnis di Indonesia?

Pertama, mencari sponsor. Apabila sponsor WNA adalah penduduk atau warga negara Indonesia (WNI), maka WNI tersebut harus memberikan surat keterangan kerja, fotokopi paspornya, KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau KITAP (Kartu Izin TInggal Tetap). Kemudian, WNI tersebut juga harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Adapun yang dapat menjadi sponsor antara lain : semua perusahaan lokal dan yang dimiliki asing, kantor perwakilan, dan institusi.

Kedua, penjamin atau sponsor akan mengajukan permohonan TELEX  kepada kedutaan/konsulat. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan, antara lain :

    • Paspor investor dengan masa berlaku 18 bulan jika ingin KITAS 1 tahun, atau paspor dengan masa berlaku lebih dari 30 bulan juka ingin KITAS 2 tahun
    • Akta pendirian perusahaan
    • Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM  sponsor perusahaan (SK Kehakma Pendirian Perusahaan)
    • NPWP sponsor perusahaan
    • Domisili bisnis
    • Lisensi bisnis
    • Nomor Identifikasi Bisnis (NIB)
    • KTP dan NPWP Direktur Indonesia dari sponsor perusahaan
    • dokumen kosong dengan kop surat perusahaan
    • laporan rekening bank dengan saldo minimum USD 1500

Ketiga, setelah TELEX diproses, maka sponsor akan mengajukan permohonan visa kepada kedutaan atau konsulat terdekat untuk negara asal WNA dengan teleks. Jika WNA sudah berada di Indonesia, maka kedutaan atau konsulat yang terdekat adalah Malaysia atau Singapura. Dalam tahap ini, dokumen yang diperlukan antara lain :

    1. Paspor yang masih berlaku (minimal 20 bulan untuk KITAS 1 tahun atau 34 bulan untuk KITAS 2 tahun)
    2. fotokopi halaman paspor utama
    3. fotokopi halaman paspor dengan cap masuk negara Indonesia
    4. formulir aplikasi yang sudah diisi (template disediakan oleh kedutaan/konsulat)
    5. 2 foto ukuran paspor
    6. TELEX
    7. tiket ke Indonesia
    8. biaya visa (biasanya 150 USD)

Pada tahap ini juga WNA akan mendapatkan visa bernama VITAS yang akan diubah menjadi ITAS di Kantor Imigrasi Indonesia. Dalam tahap ini juga dilakukan pembayaran visa. Jumlah pembayaran visa ini tergantung dari jenis visa bisnis yang dipilih, yaitu antara single entry (berlaku selama 60 hari) atau multiple entry (berlaku selama 12 bulan). Untuk single entry, biaya visa adalah 50 USD. Sedangkan untuk multiple entry, biaya visa adalah 100 USD.

Keempat, setelah WNA masuk ke Indonesia, ia harus datang ke Kantor Imigrasi maksimal 7 hari setelah kedatangannya. Di sana, investor asing mendapatkan izin masuk kembali (MERP) dan lakukan pendaftaran visa yang sudah dipegang. Visa yang sudah didaftarkan akan dikonversi menjadi KITAS Investor dan akan dikirim melalui email.

Perlu dicatat bahwa pemegang visa bisnis tidak memiliki izin untuk bekerja. Oleh karena itu, pemegang visa bisnis tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah atau kompensasi. Jika warga negara asing tersebut ingin bekerja di Indonesia, maka perlu untuk mendapatkan izin kerja terlebih dahulu.

Jenis visa untuk bekerja adalah Visa dengan nomor kode C312. Visa bekerja C312 diprioritaskan untuk pemohon visa yang telah mengajukan permohonannya melalui TKA-Online di Indonesia. Dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk mendapatkan visa tersebut, yaitu :

      1. Paspor asli dengan masa berlaku 18 bulan keatas
      2. Copy paspor halaman identitas
      3. Copy Chinese ID Card bagian depan dan belakang
      4. Pas Foto ukuran 4X6cm dengan latar putih sebanyak 2 lembar
      5. Telex C312 dari Direktorat Jenderal Imigrasi-Jakarta
      6. Biaya: RMB 1035 atau GRATIS bila telah dibayarkan di Jakarta melalui TKA-Online

RESUME SURAT EDARAN NOMOR IMI-0661.GR.01.01 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Surat Edaran (SE) IMI-0661.GR.01.01 TAHUN 2021 merupakan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (Dirjen Imigrasi Kemenkumham) Republik Indonesi. SE ini dikeluarkan atas dasar hasil evaluasi atas Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1555.GR.01.01 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Kebijakan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan penegasannya perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Maksud dari diterbitkannya SE ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. SE ini bertujuan sebagai pedoman dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Adapun ruang lingkup SE ini yaitu penegasan fungsi keimigrasian dalam melaksanakan pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Penerbitan SE ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan surat edaran, antara lain sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
  6. Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

SE ini berisikan ketentuan tindakan yang harus dilakukan oleh beberapa pihak keimigrasian, yaitu Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi, serta Kepala Kantor Imigrasi. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

  1. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi:
    1. Menyebarluaskan informasi kepada stakeholder dan masyarakat luas mengenai:
      1. pelarangan masuk orang asing ke wilayah Indonesia serta pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
      2. pengajuan permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas tidak memerlukan surat keterangan sehat (health certificate) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
      3. eVisa dengan nomor visa berakhiran DN tidak dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia;
      4. informasi keaslian eVisa dapat diakses dengan memindai QR Code dan memastikan alamat web yang dituju ke https://visa.imigrasi.go.id/.
    2. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, segala penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Untuk alasan kemanusiaan seperti mengunjungi/mendampingi orang tua/saudara kandung yang sakit/meninggal dunia atau untuk keperluan medis, Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan melampirkan bukti alasan permohonan visa.
    4. Kewajiban melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US$10.000 (sepuluh ribu Dolar Amerika) atau setara dihitung untuk satu Penjamin dan dikecualikan bagi tenaga bantuan, dukungan medis dan pangan, awak alat angkut serta alasan kemanusiaan.
  2. Kepala Kantor Imigrasi:
    1. Orang asing pemegang Izin Tinggal kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan, Visa kunjungan satu kali perjalanan, Visa kunjungan beberapa kali perjalanan, atau Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC) yang berada di Wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi.
    2. Tata cara Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, atau Izin Tinggal Tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
    3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang tidak dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa.
    4. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan mengajukan Visa wajib melakukan prosedur Pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) ke Kantor Imigrasi.
    5. Pengajuan Izin Tinggal baru melalui permohonan Visa harus dilakukan sebelum Izin Tinggal berakhir, dalam hal orang asing overstay kurang dari 60 hari wajib menyelesaikan pembayaran biaya beban sebelum pengajuan Visa.
    6. Dalam hal orang asing:
      1. overstay lebih dari 60 hari;
      2. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi; dan/atau
      3. ditolak pemberian atau perpanjangan izin tinggalnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
      4. tidak dapat diberikan Izin Tinggal baru dan wajib segera meninggalkan wilayah Indonesia.
    7. Pemberian Izin Tinggal baru tidak dihitung sebagai overstay, sepanjang pengajuan permohonan Visa dilakukan sebelum Izin Tinggal sebelumnya habis berlaku.
    8. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
      1. Melakukan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pemeriksaan keimigrasian dan pemberian tanda masuk terhadap:
        1. orang asing yang telah memiliki Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dan masih berlaku; dan
        2. orang asing pemegang Visa Kunjungan dalam rangka pengembangan industri marina (yachter).
      2. Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (26 Maret 2021) dan akan dievaluasi lebih lanjut. Diterbitkannya SE ini maka mencabut dan menyatakan tidak berlakunya dua ketentuan surat edaran sebelumnya, yaitu:

  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1555.GR.01.01 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
  2. Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0331 tanggal 11 Februari 2021 hal Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1555.GR.01.01 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Leave a Comment