Pajak Penghasilan Bagi WNA, Bagaimana Regulasi yang Berlaku

Pajak Penghasilan Bagi WNA, Bagaimana Regulasi yang Berlaku?
Rivaldi Rizqianda Pratama

Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-Undang. Hal tersebut menjadi dasar bagaimana ketentuan perpajakan berlaku bagi wajib pajak dan memang bersifat wajib serta memaksa. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini terus berupaya menggali lebih jauh potensi kantong-kantong pajak yang dapat diberlakukan (tax coverage) dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat (tax compliance). Ketentuan Pajak di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah kedua kalinya dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU Ketentuan Perpajakan).

Salah satu income perpajakan Indonesia ialah PPh atau Pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri merupakan kewajiban yang harus dibayarkan bagi para Tenaga Kerja di Indonesia, kecuali terhadap wajib pajak penghasilan yang dikecualikan (Pasal 3 UU Ketentuan Perpajakan). Tenaga kerja Asing sendiri diartikan sebagai “warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.” (Pasal 1 PP Nomor 34 Tahun 2021. Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Dalam hal ini terdapat ketentuan yang harus dilihat lebih jauh mengenai TKA yang terkena pajak. Seperti yang disebutkan dalam perubahan UU ketentuan Perpajakan dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), bagaimana termasuk subjek pajak dalam negeri warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia yang mana di aturan terdahulu hanya menyebutkan ketentuan orang pribadi tanpa menyebutkan status kewarganegaraan (Pasal 111 UU Cipta Kerja). WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai pajak penghasilan hanya atas yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Selain itu WNA juga dapat menjadi subjek pajak luar negeri jika dalam hal WNA yang bersangkutan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (Pasal 111 UU CK).

Dalam hal WNA masuk ke dalam subjek pajak dalam negeri maka secara langsung ia akan dikenakan Pajak Penghasilan 21 yaitu wajib pajak yang diperuntukkan untuk wajib pajak dalam negeri. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya pada pasal 17 memberikan penghitungan yang berlaku sebagai berikut:

  • Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
  • Penghasilan Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000 per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
  • Penghasilan Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahunnya akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%.
  • Untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahunnya akan dikenakan pajak progresif sebesar 30%.

Jika WNA tersebut termasuk ke dalam wajib pajak luar negeri maka ia akan otomatis dikenakan Pajak Penghasilan 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang dapat diturunkan jika diatur nantinya dalam pengaturan khusus di peraturan pemerintah. Yang dimaksud penghasilan itu sendiri lebih luas cakupannya dari hal tersebut antara lain:

  1. dividen;
  2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
  3. pengembalian utang;
  4. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  5. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  6. hadiah dan penghargaan;
  7. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  8. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  9. keuntungan karena pembebasan utang.

Dalam sistem hukum Indonesia sendiri berkaca pada Penjelasan Pasal 111 angka 3 UU Cipta Kerja memiliki 2 sistem pajak, yang pertama ialah mengenai pemenuhan sendiri kewajiban perpajakan bagi pihak yang menjalakan usaha dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Ataupun, yang kedua yaitu pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri.

Leave a Comment