Wajibkah Ada Direktur WNI dalam Perusahaan Asing?

Wajibkah Ada Direktur WNI dalam Perusahaan Asing?

Apakah Anda familiar dengan Unilever, Danone, dan Samsung? Ketiga perusahaan tersebut merupakan beberapa contoh dari banyaknya perusahaan asing yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Dengan semakin banyaknya perusahaan asing, bertambah banyak pula jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan.

Selain memicu investasi, kehadiran TKA juga bermanfaat untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, adanya TKA seringkali dikhawatirkan mempersempit tersedianya lapangan kerja bagi WNI, sehingga meningkatkan angka pengangguran, khususnya bagi tenaga kerja WNI yang tidak memiliki keterampilan lebih.

Lantas, apakah TKA bebas untuk menduduki berbagai jenis jabatan dalam perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk sebagai Direktur? Ataukah dalam perusahaan asing tersebut harus terdapat Direktur yang merupakan WNI?

Siapa Saja yang Dapat Menjadi Direksi?

Setiap perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tentu harus tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun dalam menentukan siapa saja yang dapat menduduki jabatan sebagai direktur dalam sebuah perusahaan, baik perusahaan lokal maupun asing, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Berdasarkan Pasal 92 UU PT, Direksi berwenang untuk menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang maupun anggaran dasar perusahaan. Pasal tersebut juga membuka kemungkinan untuk mengangkat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang pembagian tugas serta wewenang pengurusannya ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk menjadi anggota Direksi diatur dalam Pasal 93 (1) UU PT. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

  1. dinyatakan pailit;
  2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Berdasarkan ketentuan UU PT di atas, tidak terdapat kewajiban bagi seorang anggota Direksi untuk berstatus sebagai WNI. Maka, tidak masalah apabila dalam perusahaan asing tidak terdapat anggota Direksi yang merupakan WNI. Namun, selain syarat-syarat di atas, Pasal 93 ayat (2) UU PT membuka kemungkinan adanya persyaratan tambahan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TKA Dapat Menjadi Direktur

Selain UU PT, perusahaan asing juga harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, khususnya TKA. Pada dasarnya, ketentuan mengenai pemberian kerja bagi TKA diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian kerja bagi TKA diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Kerja No. 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga kerja Asing (Kepmenaker No. 228/2019) serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker No. 10/2018). Permenaker ini mencabut 2 (dua) peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu Permenaker No. 16/2015 sebagaimana telah diubah oleh Permenaker No. 35/2015.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUK, pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja WNI sebagai tenaga pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.

Ketentuan di atas sejalan dengan Pasal 5 Permenaker No. 10/2018 yang menyatakan bahwa TKA wajib diantaranya memiliki pendidikan dan kualifikasi sesuai jabatan yang akan diduduki oleh TKA serta mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja WNI pendamping.

Namun, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUK, ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) UUK tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan sebagai Direksi dan/atau Komisaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TKA dapat menduduki jabatan sebagai Direksi dan/atau Komisaris. Ketentuan ini sejalan pula dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi anggota Direksi dalam UU PT, dimana tidak terdapat kewajiban harus berstatus sebagai WNI.

TKA Dilarang Menjadi Direktur Personalia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai jabatan-jabatan tertentu yang tidak dapat diduduki oleh TKA. Dalam hal ini, Pasal 46 UUK menyatakan dengan tegas bahwa TKA dilarang untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 7 Permenaker No. 10/2018 yang menyatakan bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu.

Sebelumnya, jabatan-jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (Kepmenaker No. 40/2012).

Berdasarkan Lampiran Kepmenaker tersebut, terdapat 19 jenis jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh TKA, yang 8 diantaranya adalah jabatan yang mengurusi personalia, seperti Direktur Personalia atau Personnel Director, Manajer Personalia atau Human Resource Manager, Spesialis Personalia atau Personnel Specialist

Ketentuan dalam Kepmenaker No. 40/2012 di atas sejalan dengan UU K yang menyatakan bahwa TKA dilarang untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Adapun ketentuan dalam Kepmenaker tersebut dengan tegas menyatakan bahwa TKA dilarang untuk menjadi Direktur Personalia atau Personnel Director. Dengan demikian, meski dapat menduduki jabatan sebagai direktur, bahkan direktur utama sekalipun, TKA tidak dapat menduduki jabatan sebagai Direktur Personalia atau Personnel Director.

Selain berlakunya Kepmenaker No. 40/2012, saat ini telah terbit Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (Kepmenaker No. 228/2019). Lampiran dari Kepmenaker ini mengatur dengan tegas berbagai jabatan dalam kategori tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Dengan banyaknya jabatan yang dapat diduduki oleh TKA, Kepmenaker ini dianggap membuka kesempatan yang lebih luas bagi TKA untuk menduduki berbagai jenis jabatan.

Meski adanya Kepmenaker No. 228/2019 membuka peluang yang lebih besar bagi TKA untuk menempati berbagai jenis jabatan, Kepmenaker ini dengan tegas mengatur bahwa jabatan Komisaris atau Direktur yang tidak mengurus personalia dapat diduduki oleh TKA selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam UUK, Permenaker No. 10/2018, serta Kepmenaker No. 40/2012.

Berdasarkan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang TKA dengan tegas dilarang untuk menduduki jabatan yang berhubungan dengan personalia, yang mana salah satunya ialah sebagai Direktur Personalia atau Personnel Director.

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur bahwa seorang direksi harus berstatus sebagai WNI. Maka, seorang TKA dapat menduduki jabatan sebagai direktur, bahkan sebagai direktur utama sekalipun. Dalam sebuah perusahaan asing pun, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan perusahaan memiliki direktur yang merupakan WNI.

Namun, peraturan perundang-undangan dengan tegas mengatur bahwa TKA dilarang untuk menjabat sebagai Direktur Personalia atau Personnel Director. Dengan demikian, apabila sebuah perusahaan hendak mengangkat seorang Direktur Personalia atau Personnel Director, ia haruslah berstatus sebagai WNI dan bukan merupakan TKA.

Leave a Comment