Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Dokumen Penting Pengusaha terhadap Transparansi dan Tanggung Jawab serta Kondisi Ketenagakerjaan

Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Dokumen Penting Pengusaha terhadap Transparansi dan Tanggung Jawab serta Kondisi Ketenagakerjaan

Undang Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan memberikan kewajiban terhadap setiap perusahaan untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan. Perusahaan juga dituntut untuk melaporkan secara berkala setiap tahun mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang. Tujuan dari Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) ini salah satunya adalah untuk menjadi indikator bagi perusahaan dalam menjalankan program kesejahteraan karyawan. Sebelum Wajib Lapor Ketenagakerjaan diterima dan disahkan, ada persyaratan terkait dengan program kesejahteraan karyawan yang harus dilengkapi. Apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK).

Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No: Per-14/Men/Iv/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Permenakertrans 14/2006) memberikan kewajiban kepada setiap pengusaha untuk membuat laporan ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat maupun cabang. Laporan tersebut disampaikan kepada menteri dalam bentuk data elektronik. Terbaru, pada tahun 2017 Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (Permenaker 18/2017), resmi memperbaharui sistem WLK. Semenjak peraturan tersebut berlaku, Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dilakukan melalui sistem daring yang disediakan oleh Kementerian dengan alamat http://wajiblapor.kemnaker.go.id. Pasal 5 peraturan tersebut pun menegaskan bahwa Terdapat dua kondisi dimana pengusaha memiliki kewajiban untuk membuat dokumen WLK. Pertama setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan perusahaan. Kedua, sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan. Laporan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah atau sebelum melakukan tindakan-tindakan yang menjadi alasan wajibnya pengusaha melakukan WLK. Selain itu, pengusaha juga wajib untuk melakukan laporan secara berkala setiap tahunnya pada bulan Desember.

Pelaporan ini sendiri sesuai dengan bunyi Pasal 6 Permenaker 18/2017 tidak dipungut biaya atau gratis. Tata caranya sendiri, pertama pengusaha melakukan registrasi melalui sistem daring yang tersedia. Setelah teregister, pengusaha melanjutkan pengisian formulir WLK. Setelah itu laporan akan diverifikasi dan dikelola oleh kementerian. Data tersebut seperti Pasal 12 Permenaker 18/207 berfungsi untuk bahan penyusunan rencana kerja unit dan rencana kerja pengawas ketenagakerjaan. Pengoperasian dan pengaduan terhadap layanan WLK sendiri dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dalam Kementerian Ketenagakerjaan.

Apabila perusahaan tidak melakukan WLK seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka sesuai dengan bunyi Pasal 18 Permenaker 18/2017 pengusaha terkait akan mendapatkan sanksi. Ketentuan mengenai sanksi sendiri mengacu kepada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Pasal 10 Ayat (1) peraturan terkait menyebutkan pengusaha yang lalai dan tidak memenuhi kewajiban WLK diancam dengan pidana maksimal tiga bulan dan denda maksimal 1 juta rupiah. Bila pelanggaran diulangi untuk kedua kalinya atau lebih maka pelanggaran hanya dijatuhkan pidana kurungan. Pelanggaran tersebut sendiri masuk ke dalam kategori Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan (TPRK). Oleh karena itu, untuk menghindari kelalaian dari pemilik yang berakibat fatal tersebut pemilik harus memperhatikan secara jelas dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku terhadap kewajiban WLK.

 

Oleh : Rivaldi Rizqianda Pratama

Kami dapat membantu Anda untuk mengurus pelaporan Ketenagakerjaan Anda sehingga Anda dapat fokus mengurus bisnis Anda. Hubungi kami di 081932741333 atau info@elson.co.id

Leave a Comment