Apakah Anda melaporkan data perusahaan Anda kepada pihak berwenang? Jangan sampai Anda dikenakan sanksi administratif bahkan pidana hanya karena Anda lalai melaporkannya. Laporan ketenagakerjaan memiliki peran penting bagi perusahaan dan akan ada sanksi baik administratif maupun pidana kepada perusahaan yang tidak melaporkannya. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, menyatakan bahwa: "Pengusaha atau pejabat wajib melaporkan secara tertulis untuk setiap pendirian, pemberhentian, berlari kembali, merelokasi atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pihak berwenang. Pelaporan ketenagakerjaan sudah mudah sekarang. Kementerian Ketenagakerjaan mengubah pelaporan konvensional menjadi online, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan, yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2019. Berikut adalah tiga alasan mengapa perusahaan Anda harus segera mengatur Laporan Tenaga Kerja: Indikator bagi perusahaan Anda dalam menjalankan program kesejahteraan karyawan. Tidak hanya mengejar sejumlah pendapatan, tetapi bisnis yang juga mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur hal-hal mengenai kesejahteraan tenaga kerja mereka. Penting untuk diketahui bahwa sebelum Laporan Tenaga Kerja Wajib telah disetujui dan disahkan oleh otoritas berwenng, ada beberapa persyaratan mengenai program kesejahteraan karyawan seperti perusahaan Anda yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK). Masalah ini menjadikan alasan mengapa Wajib Lapor Ketanagakerjaan dapat menjadi indikator bahwa perusahaan Anda telah menerapkan program kesejahteraan bagi karyawan dengan baik dan benar melalui jaminan sosial tenaga kerja dan Kesehatan. Ada sanksi pidana. Untuk pelaksanaan rencana pemerintah di atas, ada sanksi yang diperlukan, yang bertujuan untuk mendisiplinkan pelaksana kebijakan. Salah satunya dalam Pasal 10 ayat (1) tentang Hukum Wajib Lapor Ketenagakerjaan, menyatakan bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Kewajiban yang dimaksud yaitu untuk melaporkan data perusahaan, baik itu setelah ditetapkan atau diperpanjang setiap tahunnya. Laporan harus dibuat paling lambat 30 hari sebelum memindahkan, menangguhkan, atau membubarkan perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1). Pada pasal 6 ayat (1) disebutkan juga jangka waktu 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK) merupakan salah satu syarat bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum perusahaan Anda dapat mengajukan permohonan untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perusahaan dipastikan tidak dapat mengajukan izin untuk mempekerjakan TKA jika tidak ada WLTK.

Tiga Alasan Mengapa Perusahaan Harus Membuat Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Apakah Anda melaporkan data perusahaan Anda kepada pihak berwenang? Jangan sampai  Anda dikenakan sanksi administratif bahkan pidana hanya karena Anda lalai melaporkannya. Laporan ketenagakerjaan memiliki peran penting bagi perusahaan dan akan ada sanksi baik administratif maupun pidana kepada perusahaan yang tidak melaporkannya.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, menyatakan bahwa:

“Pengusaha atau pejabat wajib melaporkan secara tertulis untuk setiap pendirian, pemberhentian, berlari kembali, merelokasi atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pihak berwenang.

Pelaporan ketenagakerjaan sudah mudah sekarang. Kementerian Ketenagakerjaan mengubah pelaporan konvensional menjadi online, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan, yang kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2019.

Berikut adalah tiga alasan mengapa perusahaan Anda harus segera mengatur Laporan Tenaga Kerja:

  1. Indikator bagi perusahaan Anda dalam menjalankan program kesejahteraan karyawan.
    Tidak hanya mengejar sejumlah pendapatan, tetapi bisnis yang juga mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur hal-hal mengenai kesejahteraan tenaga kerja mereka. Penting untuk diketahui bahwa sebelum Laporan Tenaga Kerja Wajib telah disetujui dan disahkan oleh otoritas berwenng, ada beberapa persyaratan mengenai program kesejahteraan karyawan seperti perusahaan Anda yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK). Masalah ini menjadikan alasan mengapa Wajib Lapor Ketanagakerjaan dapat menjadi indikator bahwa perusahaan Anda telah menerapkan program kesejahteraan bagi karyawan dengan baik dan benar melalui jaminan sosial tenaga kerja dan Kesehatan.
  2. Ada sanksi pidana.
    Untuk pelaksanaan rencana pemerintah di atas, ada sanksi yang diperlukan, yang bertujuan untuk mendisiplinkan pelaksana kebijakan. Salah satunya dalam Pasal 10 ayat (1) tentang Hukum Wajib Lapor Ketenagakerjaan, menyatakan bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

    Kewajiban yang dimaksud yaitu untuk melaporkan data perusahaan, baik itu setelah ditetapkan atau diperpanjang setiap tahunnya. Laporan harus dibuat paling lambat 30 hari sebelum memindahkan, menangguhkan, atau membubarkan perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1). Pada pasal 6 ayat (1) disebutkan juga jangka waktu 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.

  3. Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK) merupakan salah satu syarat bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing
    Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum perusahaan Anda dapat mengajukan permohonan untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perusahaan dipastikan tidak dapat mengajukan izin untuk mempekerjakan TKA jika tidak ada WLTK.

Leave a Comment