PP Baru Penggunaan TKA: Bagaimana Aturannya?

PP Baru Penggunaan TKA: Bagaimana Aturannya?

Berbagai aturan turunan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah terbit. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PP No. 34/2021) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021. Diberlakukannya PP No. 34/2021 mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 (Perpres No. 20/2018) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dengan terbitnya aturan baru, izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah terbit dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya habis. Sedangkan, perizinan penggunaan TKA yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan PP No. 34/2021.

Untuk mengetahui aturan mengenai penggunaan TKA berdasarkan PP No. 34/2021, simak tulisan di bawah ini!

Pemberi Kerja TKA dan TKA

PP No. 34/2021 mewajibkan pemberi kerja untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Apabila belum diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, barulah dapat diduduki oleh TKA. Dalam PP No. 34/2021 juga terdapat larangan bagi perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan serta orang perseorangan untuk mempekerjakan TKA.

Pemberi kerja TKA dilarang untuk mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia atau rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama. Namun, pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai direksi dan komisaris atau pada sektor vokasi, ekonomi digital, dan migas bagi kontraktor kerja sama. Adapun pemberian kerja tersebut paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pertama.

Kewajiban Pemberi Kerja

Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu, pemberi kerja TKA juga memiliki beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 PP No. 34/2021 sebagai berikut.

  1. Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA untuk alih teknologi dan keahlian.
  2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping.
  3. Memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerja berakhir.
  4. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
  5. Mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial atau asuransi.

RPTKA

Permohonan pengesahan RPTKA diajukan oleh pemberi kerja TKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Setelah permohonan pengesahan RPTKA dinyatakan lengkap dan benar, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan penilaian kelayakan. Namun, permohonan pengesahan RPTKA untuk instansi pemerintah, badan internasional, dan perwakilan negara asing dikecualikan dari penilaian kelayakan.

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan, pemberi kerja TKA harus menyampaikan data calon TKA. Apabila data serta dokumen-dokumen terlampir dinyatakan lengkap dan benar serta pemberi kerja TKA telah melakukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), akan diterbitkan pengesahan RPTKA. Pengesahan RPTKA nantinya digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa serta izin tinggal bagi TKA.

Pengesahan RPTKA terdiri atas:

  1. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang;
  2. RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang;
  3. RPTKA nonDKPTKA untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang; dan
  4. RPTKA Kawasan Ekonomi Khusus untuk jabatan direksi atau komisaris yang diberikan sekali dan berlaku selama TKA menjadi direksi atau komisaris.

Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi direksi, komisaris, pemegang saham tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing, serta TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Jabatan pada startup berbasis teknologi dan vokasi diberikan paling lama 3 bulan. Apabila lebih lama, maka wajib memiliki pengesahan RPTKA.

DKPTKA

Pemberi kerja TKA memiliki kewajiban untuk membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sesuai jangka waktu TKA bekerja di Indonesia. Pembayaran dilakukan setelah menerima kode billing dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah data calon TKA dinyatakan lengkap.

Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan pengesahan RPTKA. Namun, kewajiban DKPTKA tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran DKPTKA akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemberi kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping serta TKA. Adapun penunjukan tenaga kerja pendamping dilaksanakan untuk alih teknologi dan keahlian, sehingga tenaga kerja pendamping memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri. Nantinya, tenaga kerja pendamping mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan atau kompetensi sesuai ketentuan.

Pemberi kerja TKA juga wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Pendidikan dan pelatihan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemberi kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan bahasa Indonesia.

Jaminan Sosial

Pemberi kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan. Sedangkan, bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 bulan wajib didaftarkan pada program asuransi pada perusahaan asuransi yang paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.

Pelaporan dan Pengawasan

Setiap satu tahun, pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA, pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping, serta alih teknologi dan keahlian. Selain itu, pemberi kerja TKA juga wajib melaporkan perjanjian kerja yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, dan/atau pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. 

Sanksi Administratif

PP No. 34/2021 mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran pada pasal-pasal tertentu. Sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA, dan/atau pencabutan pengesahan RPTKA. Sanksi administratif dikenakan berdasarkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif dari pengawas ketenagakerjaan.

Sanksi denda dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki pengesahan RPTKA. Besaran denda yang dikenakan ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) PP No. 34/2021. Apabila denda tidak dibayar paling lama 2 minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda, maka dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA. Namun, pemberi kerja TKA tetap wajib membayar denda dan denda keterlambatan sebesar 2% dari jumlah denda yang harus dibayarkan.

Sanksi penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang:

  1. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia;
  2. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial atau asuransi;
  3. tidak melakukan pelaporan tahunan;
  4. tidak melaporkan pelaksanaan pengguna TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja; dan/atau
  5. tidak melaporkan perjanjian kerja yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Apabila pemberi kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan pelanggarannya dalam jangka waktu 3 bulan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan pengesahan RPTKA.

Sanksi pencabutan pengesahan RPTKA dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang:

  1. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan pengesahan RPTKA;
  2. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;
  3. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia; dan/atau
  4. tidak membayar DKPTKA.

Author : Kaia Arinta

Leave a Comment