Guidance for Expatriates: Working, Living& Doing Business in Bali

Pertanggungjawaban Direksi Dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan: Bagaimana Pengaturannya dalam UU Cipta Kerja dan UU Perseroan Terbatas?

Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Organ perseroan sendiri mengacu kepada pasal yang sama dijabarkan terdiri dari 3 organ yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam tulisan kali ini kami akan berfokus terhadap salah satu organ Perseroan yaitu direksi.

Pasal 109 UU Cipta Kerja sendiri memberikan pengertian direksi sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam kewenangannya mengurus perusahaan tentu ada tanggung jawab yang harus diembannya.  Walaupun Perseroan pada esensi merupakan Badan Hukum yang memiliki pertanggungjawaban terpisah dengan organnya, namun terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan direksi dalam kedudukannya tetap bertanggung jawab atas tindakan dan akibat hukum dari  perseroan yang dipimpinnya. Kondisi tersebut antara lain:

  1. Dalam hal pembelian kembali saham oleh perseroan maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum. Pertanggungjawaban tersebut tertera jelas dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
  2. Dalam hal  laporan keuangan yang disediakan tidak benar atau menyesatkan maka anggota direksi juga bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (Pasal 69 ayat (3) UU PT). Peraturan tersebut kini juga berlaku terhadap direktur perusahaan perorangan untuk usaha mikro dan kecil sesuai dengan bunyi Pasal 109 UU Cipta Kerja.
  3. Dalam hal telah dilakukan pembagian keuntungan (dividen) terlebih dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, namun pada akhir tahun buku diketahui dan terbukti Perseroan mengalami kerugian, sehingga direksi wajib menarik seluruh keuntungan yang telah dibagikan sebelumnya dan dalam hal pemegang saham tidak mengembalikan keuntungannya maka direktur harus bertanggung jawab menutupi kerugian tersebut secara tanggung renteng. (Pasal 72 ayat (6) UU PT).
  4. Dalam hal anggota direksi atau direktur lalai atau dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan dengan memperhatikan prinsip pertanggungjawaban dan kemampuan pengurus (fiduciary duties) dan itikad baik dari yang bersangkutan maka ia harus bertanggung jawab secara pribadi dan menghilangkan sifat tanggung jawab terbatas Perusahaan (Pasal 95 ayat (5) UU PT).
  5. Dalam hal anggota direksi tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelaporan terhadap saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus, dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan. Maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan (Pasal 101 ayat (2) UU PT).
  6. Dalam hal kepailitan yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta di budel pailit tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban Perseroan, maka Direksi wajib untuk bertanggung jawab atas kekurangan tersebut secara pribadi, perlu menjadi catatan bahwa tanggung jawab tersebut juga berlaku juga untuk yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum, putusan pailit (Pasal 104 ayat (2) UU PT).

Beberapa waktu lalu pemerintah pun resmi mengesahkan UU Cipta Kerja yang didalamnya mengatur mengenai bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengubah ketentuan dalam UU PT. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU PT juga berlaku terhadap direktur dari Perseroan Perorangan dengan pengecualian dan teknis pelaksanaan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar dan PT UMK yang hingga saat ini masih dalam proses perumusan. Namun, pada pokoknya direksi harus memperhatikan tiga kepentingan dalam pengelolaan perseroan yaitu Kepentingan Perseroan Kepentingan Pihak Ketiga beritikad baik yang berhubungan hukum dengan perseroan contohnya adalah para kreditur, dan kepentingan pemegang saham perseroan itu sendiri.

Leave a Comment