Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam PP No. 34 tahun 2021

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam PP No. 34 tahun 2021

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah persetujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Pada Pokoknya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PP TKA) menegaskan dalam mempekerjakan TKA pemberi kerja wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat, hal teebut uga berlaku dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja lain maka masing-masing dari mereka wajib telah memiliki pengesahan RPTKA (Pasal 6 PP TKA).

Pengajuan untuk permohonan mendapatkan pengesahan RPTKA dilakukan secara daring kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui sistem TKA-online. Permohonan pengseahan RPTKA diajuka dengan menyampaikan Identitas pemberi kerja, alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan TKA, jumlah  TKA, Jangka waktu penggunaan TKA, lokasi kerja TKA, identitas tenaga kerja pendamping, dan rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun penyampaiannya disertai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan (Pasal 12 PP TKA).

Tahapan selanjutnya iaah penilaian kelayakan permohonan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, untuk selanjutnya diterbitkan hasil penilaian kelayakan. Setelah keluarnya hasil penilaian kelayakan pemberi kerja TKA harus menyampaikan data calon TKA secara daring bersama dokumen pendukung yang dibutuhkan (Pasal 14 PP TKA). Hal selanjutnya adalah Pemberi kerja wajib Untuk melaukan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) untuk selanjutnnya menteri akan menerbitkan pengesahan RPTKA. Pengesahan RPTKA sendiri digunakan sebagai dasar rekommendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA. Pengesahan RPTKA sendiri terdiri atas:

  1. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara
  2. RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan
  3. RPTKA non-DKPTKA
  4. RPTKA KEK

Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara sendiri diberikan untuk jagak waktu maksimal 6 bulan dan tidak bisa diperpanjang. Sedangkan, RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan dan Pengesahan RPTKA non-DKPTKA akan diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya, unutk pengesahan RPTKA KEK diberikan dalam jangka waktu maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang,

Pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan kepada pemberi kerja berbentuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan, Pengesahan RPTKA juga tidak berlaku bagi direksi atau komisaris dengan kepemilkan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang saham dan kepemilikan perusahaan, pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing, dan TKA yang dibutuhkan pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan untuk penelitian tertentu. Terkhusus perusahaan rintisan berbasis teknoli dan vokasi memiliki jangka waktu bagi TKA yang bekerja maksimal 3 bulan untuk lebih dari itu pemberi kerja tetap wajib memiliki pengesahan RPTKA.

Terkait perpanjangan pengesahan RPTKA tetap diajukan secara daring. Pengajuan permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 30 hari kerja sebelum jangka waktu berakhir. Permohonan perpanjangan pengesahan diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan 5 tahun untuk RPTKA KEK.

Terakhir, berkaitan dengan DKPTKA pemberi kerja wajib membayar DKPTKA sesuai degan jangka waktu bekerja TKA di Indonesia. Pembayaran DKPTKA dibayarkan setelah pemberi kerja menerima kode billing pembayaran.  kode billling  disampaikan kepada pemberi kerja setelah data calon dinyatakan lengkap. DKPTKA merupakan penerimaan negara bukan pajak untuk pengesahan RPTKA baru, pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 provinsi, dan pengesahan RPTKA KEK. Menjadi Pendapatan darah proovinsi untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 kota dan kabupaten dalam satu provinsi yang sama. Menjadi pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 kota atau kabupaten.

Berkaitan dengan hal tersebut, patutlah diperhatikan secara detail peraturan ini khususnya kepada para pemberi kerja TKA, PP TKA menjadi dasar dalam pelaksanaan penggunaan TKA di Indonesia. Seluruh tahapan pengajuan hingga pengesahan oleh Menteri yang telah dijabarkan sebelumnya telah diatur secara terperinci dalam PP TKA, sehingga para pelaku usaha yang berencana menggunakan dan mempekerjakan TKA wajib tunduk dan menaati peraturan ini.

Oleh : Rivaldi Rizqianda Pratama

Leave a Comment