Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan pada PP No. 34 tahun 2021 tentang Penggunaan TKA

Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan pada PP No. 34 tahun 2021 tentang Penggunaan TKA

Pada tanggal 2 Februari 2021 terbit Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PP Penggunaan TKA). PP ini akan mulai berlaku pada 1 April 2021. PP Penggunaan TKA ini mencabut dan menyatakan Peraturan Presiden No. 2018 tentang Penggunaan TKA tidak berlaku.

Pada PP Penggunaan TKA ini, diatur mengenai pelaporan, pembinaan, dan pengawasan mengenai penggunaan TKA. Hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 32-Pasal 35.

Mengenai Pelaporan, pemberi kerja TKA wajib memberi laporan setiap 1 tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan :

  1. Penggunaan TKA;
  2. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
  3. Alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA

Mengenai pekerjaan yang bersifat sementara, pemberi kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pekerjaan bersifat sementara antara lain :

  1. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
  2. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;
  3. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha;
  4. Usaha jasa impresariat; atau
  5. Pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan.

 

Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

Sedangkan untuk pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh :

  1. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau
  2. Pejabat Imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian;

Secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Leave a Comment