PERSYARATAN MINIMUM MODAL PENDIRIAN PT PMA

Mendirikan Perusahaan Lokal di Indonesia

Ada beberapa perbedaan memiliki perusahaan lokal dibanding perusahaan asing di Indonesia. Sebelumnya, kita harus tahu perbedaan utama antara perusahaan lokal dan asing. Untuk Perusahaan Lokal diwajibkan bahwa seluruh pemegang saham harus warga negara Indonesia, sedangkan untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing atau dikenal dengan PMA harus memenuhi syarat terlebih dahulu bagi orang asing atau entitas asing untuk menjadi  pemegang saham perusahaan.

Karena perusahaan lokal secara terbatas hanya dapat dimiliki untuk Warga Negara Indonesia, ada beberapa keuntungan dalam hal menjalankan bisnis di Indonesia, terdapat tiga keuntungan signifikan bagi perusahaan lokal dibandingkan dengan perusahaan PMA.

Pertama,  modal dasar  perusahaan lokal berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja dan PP 29/2016 bahwa ditentukan berdasarkan keputusan pendirian PT. Sedangkan perusahaan asing harus memiliki Modal Dasar minimal Rp10 Miliar ketika ingin memulai bisnis di Indonesia. PMA harus menempatkan modal disetor minimum Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Kedua, perusahaan lokal memiliki ruang lingkup bisnis yang lebih luas. Perusahaan lokal berhak untuk terlibat di semua area bisnis selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Namun, perusahaan asing tersebut tidak bisa menjalankan seluruh area bisnis di Indonesia. Setiap tahun, Pemerintah Indonesia akan menerbitkan Daftar Negatif Investasi yang menyebutkan area bisnis yang tidak diperbolehkan untuk perusahaan asing tersebut.

Ketiga,  perusahaan lokal dapat langsung menerima Izin Usaha setelah menyerahkan dan mematuhi semua persyaratan. 

Untuk dapat mendirikan PT Lokal, Anda harus menempuh prosedur berikut :

  1. Mempersiapkan Data PT
    Tentunya untuk mendirikan sebuah PT, Anda perlu mempersiapkan beberapa data. Data-data yang perlu dipersiapkan, yaitu :

    1. Nama PT
      Nama dari sebuah PT merupakan hal yang penting. Hal ini menjadi langkah pertama yang harus Anda persiapkan. Nama PT harus diajukan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU) sebelum PT berdiri. Ketentuan mengenai nama PT diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP Nama PT), yaitu:

      • harus ditulis menggunakan huruf latin.
      • belum pernah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain;
      • tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
      • tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
      • tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
      • tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
      • tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan
      • sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.
    2. Tempat dan Kedudukan PT
      Tempat dan kedudukan PT wajib dicantumkan ketika mendirikan PT. Tempat dan kedudukan PT yang dicantumkan wajib sama dengan tempat dan kedudukan dari PT itu beroperasi.
    3. Maksud dan Tujuan PT
      Maksud dan tujuan PT adalah bidang usaha dari PT. Bidang usaha PT ini harus sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.
    4. Pengurus PT
      Pengurus PT pada saat pembentukan PT yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang mengawasi jalannya pengurusan perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
  2. Membuat Akta Pendirian PT
    Akta Pendirian PT berbentuk akta otentik. Akta ini akan dibuat oleh Notaris. Sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada pasal 1 angka 1 bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

    Akta Pendirian PT berisi data-data pendirian PT diantaranya nama PT, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan, modal perusahaan, kepemilikan saham, dan struktur kepengurusan perusahaan. Setelah data-data PT terisi, para pemilik saham menandatangani Akta tersebut di hadapan Notaris.

  3. Mendaftarkan Akta Pendirian PT ke Kemenkumham
    Setelah Akta Pendirian PT selesai dibuat, Notaris  akan memasukan data pendirian PT melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online. Dimana Sistem AHU sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
  4. Pengesahan Status Badan Hukum PT
    Berdasarkan Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

 

Jangan ragu untuk memulai bisnis Anda, ELSON siap membantu untuk mendirikan Perusahaan Anda! 🙂

Leave a Comment