Investor Asing Dilarang Mendirikan Usaha Ini!

Investor Asing Dilarang Mendirikan Usaha Ini!

Indonesia kerap menjadi salah satu negara favorit bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Namun, tidak serta merta seluruh bidang usaha terbuka untuk penanaman modal. Guna mendorong investasi dengan tetap melindungi perekonomian bangsa, terdapat beberapa bidang usaha yang tertutup bagi investor.

Sebelumnya, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Namun, ketentuan tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), meski peraturan turunannya belum terbit. 

Bidang Usaha yang Dilarang

Sebelumnya, Pasal 12 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu. Adapun bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

  1. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
  2. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. 

Ketentuan tersebut telah diubah oleh UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Adapun bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal meliputi:

  1. budi daya dan industri narkotika golongan I;
  2. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
  3. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
  4. pemanfaatan atau pengambilan koral dan karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
  5. industri pembuatan senjata kimia; dan
  6. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 (Perpres No. 10/2021) tentang Bidang Usaha Penanam Modal. Diberlakukannya Perpres No. 10/2021 per tanggal 4 Maret 2021 mencabut Perpres Nomor 76 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 atau Perpres Daftar Negatif Investasi (DNI).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 10/2021, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Adapun bidang usaha yang dinyatakan tertutup mengacu pada ketentuan dalam Pasal 12 UU Penanaman Modal sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja. Maka, terdapat 6 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan, bidang usaha yang kegiatannya hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat ialah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis, serta tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.

Lebih lanjut, Pasal 3 Perpres No. 10/2021 menyebutkan 4 bidang usaha yang terbuka untuk investasi dan dapat dimasuki oleh penanam modal, yaitu:

  1. bidang usaha prioritas;
  2. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
  3. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  4. bidang usaha yang tidak termasuk dalam ketiga bidang usaha di atas.

Suatu bidang usaha dinyatakan sebagai bidang usaha prioritas apabila memenuhi kriteria:

  1. program strategis nasional;
  2. padat modal;
  3. padat karya;
  4. teknologi tinggi;
  5. industri pionir;
  6. orientasi ekspor; dan/atau
  7. Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Dalam lampiran Perpres No. 10/2021, terdapat 245 bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha prioritas.

Lebih lanjut, Perpres No. 10/2021 menjelaskan mengenai bidang usaha yang dialokasikan bagi  atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, yaitu bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM. Dalam lampiran Perpres No. 10/2021, terdapat 89 bidang usaha yang termasuk dalam kategori ini.

Sedangkan, yang dimaksud dengan bidang usaha dengan persyaratan tertentu adalah bidang usaha yang dapat dimasuki oleh semua penanam modal, termasuk koperasi dan UMKM, yang memenuhi persyaratan:

  1. penanaman modal untuk penanam modal dalam negeri;
  2. penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
  3. penanaman modal dengan perizinan khusus.

Namun, persyaratan penanaman modal dengan batasan kepemilikan modal asing tidak berlaku terhadap:

  1. penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Perpres No. 10/2021 diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam Perpres No. 10/2021 lebih menguntungkan bagi penanam modal; atau
  2. penanam modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal penanam modal, kecuali ketentuan bidang usaha yang sama yang diatur dalam Perpres No. 10/2021 lebih menguntungkan bagi penanam modal.

Sedangkan, terhadap perusahaan yang memenuhi persyaratan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat merger, akuisisi, atau konsolidasi, maka:

  1. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima merger adalah sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima merger;
  2. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diakuisisi adalah sebagaimana tercantum dalam perizinan usaha perusahaan yang diakuisisi; atau
  3. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil konsolidasi adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil konsolidasi.

Lebih lanjut, penanam modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar rupiah di luar nilai tanah dan bangunan. Penanam modal asing juga wajib membentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia.

Dalam lampiran Perpres No. 10/2021, terdapat 46 bidang usaha yang penanaman modalnya memiliki syarat tertentu, seperti kepemilikan modal asing maksimal sebesar 49% atau 20%. Jumlah tersebut menurun drastis dibandingkan jumlah bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dalam Perpres DNI sebelumnya, yakni sebanyak 350 bidang usaha.

Kesimpulan

Ketentuan mengenai bidang usaha yang diperbolehkan serta dilarang, serta berbagai persyaratannya mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah mengubah ketentuan Pasal 12 UU Penanaman Modal. Berdasarkan UU Cipta Kerja, terdapat 6 bidang usaha yang tertutup bagi kegiatan penanaman modal.

Saat ini, Perpres No. 10/2021 telah terbit, meski baru diberlakukan pada bulan Maret mendatang. Adanya Perpres No. 10/2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja menjadi acuan dalam menentukan bidang usaha apa saja yang terbuka bagi investor asing. Lampiran Perpres No. 10/2021 juga telah secara lengkap menyajikan persyaratan kepemilikan modal asing dalam berbagai bidang usaha.

Author : Kaila Arinta

Leave a Comment