Custody-Right-in-Mixed-Marriage-Post-Divorce

Bagaimana Hak Asuh dan Kewarganegaraan Anak dalam Perceraian Pernikahan Campuran?

Dalam Pasal 57 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Melihat data yang ada, jumlah perkawinan campuran di Indonesia terus meningkat berdasarkan data organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (MPCI) yang diakses dari website resmi mereka yaitu www.percaindonesia.com/tentang-kami/ tertera jumlah anggota MPCI mencapai 8000 orang hal itu belum ditambah dengan jumlah pernikahan campuran yang tidak tercatat dan tidak menjadi anggota. Tingginya angka perkawinan campuran memiliki korelasi dengan meningkatnya angka kelahiran anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran. 

Menjadi permasalahan kemudian ketika anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran ini menghadapi kondisi perceraian kedua orang tuanya, untuk itu kami akan memberikan penjelasan terkait bagaimana pengaturan hak asuh anak terhadap kondisi tersebut. Putusnya suatu perkawinan karena  perceraian tetap menimbulkan kewajiban kepada kedua belah pihak hal tersebut mengacu kepada Pasal 41 UU Perkawinan yang pada pokoknya memberikan kewajiban untuk:

  1. Bapak dan ibunya tetap mempunyai tanggung jawab bersama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.
  2. Bapak bertanggung jawab atas biaya hidup anaknya hingga dewasa, kecuali jika ditentukan lain oleh pengadilan, maka ibu dapat pula turut bertanggung jawab atas pembiayaan ini.

Jadi terkait kewajiban pengasuhan sebenarnya tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak Namun, terhadap status kewarganegaraan menjadi hal yang kerap kali diperdebatkan terlebih terhadap status anak dan kewarganegaraan anak merupakan hak anak yang telah dijamin melalui Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Pasal 41 UU Perkawinan memberikan penjelasan bahwa hak asuh akan diberikan kepada orang tua bersama (joint custody) namun dalam keadaan terdapat perselisihan barulah pengadilan akan memutuskan kepada siapa hak asuh akan diberikan.

Jika meninjau lebih jauh kita dapat melihat pengaturan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa

Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan dalam ayat (1) (Perkawinan campuran), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.”

Namun Undang-Undang ini memberikan pengecualian pengaturan diatas pada ayat selanjutnya yang memberikan pembatasan “Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.” Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan jika anak tersebut lahir dari seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia dan dianggap belum mampu menentukan pilihan maka ia akan menjadi di bawah hak asuh ibunya untuk kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya itu sendiri.

Selanjutnya dalam hal perceraian apa yang diatur dalam Pasal 29 UU Perlindungan anak ini sendiri sebetulnya linear dengan apa yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam jika pihak menentukan menggunakan pengadilan agama sebagai muara penyelesaian sengketa. Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa jika anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun maka ia adalah hak ibunya. Namun, jika anak 12 tahun ke atas maka dia berhak memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh atau pemegang hak tunjangan.

 Jika melihat penerapannya lebih jauh hakim kerap kali menekankan kepentingan anak yang menjadi standar (Putusan Mahkamah Agung No. 906K / Sip / 1973). Hal tersebut berkaitan dengan tunjangan dan pembiayaan terhadap anak itu sendiri. Mengacu kepada Putusan No. 1491/Pdt. G/2009/PN. Jak. Sel, yang menegaskan bahwa selain kewarganegaraan juga perlu diperhatikan hak-hak yang masih dimiliki anak setelah perceraian. Karena kekuasaan orang tua tidak akan berhenti dengan terjadinya perceraian diantara kedua orang tuanya, Sehingga, kedua orang tuanya tetap harus memenuhi kebutuhan anak meskipun tidak lagi terikat dalam hubungan suami istri. Mengenai hak asuh yang akan diterima salah satu pihak pun tidak serta merta mengurangi tanggung jawab pihak lainnya untuk memelihara dan mendidik anaknya. Berikut pun sebaliknya bahwa yang menerima hak asuh anak tidak boleh menghalangi pihak yang lainnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terlepas dari status kewarganegaraan si anak.

Leave a Comment