Problematika Tenaga Kerja Asing & Pengaturannya Di Indonesia

Problematika Tenaga Kerja Asing & Pengaturannya Di Indonesia

Sejak Diubahnya UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 oleh UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terlihat adanya penegasan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap expat.

Pada Jumat, 19 Februari 2021 lalu, KlikLegal kembali menyelenggarakan Webinar Friday I’m In Law Series  dengan tema “Problematika Tenaga Kerja Asing & Pengaturannya Di Indonesia,” yang bekerjasama dengan  BP Lawyers, Smart Legal Network, dan Smartlegal.id.

Acara tersebut diisi oleh narasumber Laura Reggyna (Director ELSON). Laura membuka Webinar dengan membahas kasus yang sempat menjadi trending di sosial media, yakni Seorang Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau disebut dengan Expatriate (Expat) sering kali menimbulkan problematika apabila berbicara mengenai izin kerja dan izin tinggal. Kasus yang belakangan diperbincangkan adalah Kristen Gray yang Viral karena menyalahgunakan visa berkunjung untuk tinggal dan menetap di Bali, padahal ia tak memiliki izin kerja maupun izin tinggal.

Di sisi lain, kebutuhan akan expat tidak bisa dihindari. Laura mengungkapkan bahwa ada 4 alasan mengapa expat dibutuhkan, yaitu: pengembangan bidang baru lebih cepat; menghadapi teknologi baru; terjadinya peningkatan investasi; dan memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Ia juga menilai bahwa penyesuaian terhadap teknologi dan ilmu baru masih membutuhkan tenaga kerja asing yang memang memiliki kapasitas di bidangnya.

“Di Indonesia memang belum mengakomodir ilmu atau teknologi baru, jadi perlu adanya expat untuk membantu mengembangkan perusahaan sesuai dengan bidangnya, dan tentu ilmu dan teknologi baru akan menambah inovasi di Indonesia,” jelasnya, Jumat (19/2).

Problematika tersebut yang mendasari alasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai bentuk perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Laura juga menjelaskan bahwa adanya UU Cipta Kerja bukanlah hal yang baru melainkan penegasan dari peraturan yang ada sebelumnya.

“Sebetulnya beberapa hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja merupakan penegasan dari peraturan yang ada sebelumnya, jadi yang di UU ketenagakerjaan belum ada, ditegaskan disini dan itu juga seperti cerminan dari permenaker sebelumnya.” Ucapnya.

Meski begitu, keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus tetap memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); dalam jangka waktu tertentu; memiliki kompetensi sesuai bidang yang akan diduduki; dan dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Menurut Laura kompetensi yang dimiliki TKA menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena akan berkaitan dengan kejelasan izin kerja yang mereka miliki.

Baca Juga : Prosedur Baru Mendatangkan TKA Era New Normal di Indonesia

“Memiliki kompetensi dengan bidang yang diduduki, ini tentunya harus sesuai kompetensi dia dibidang apa dengan kedudukan, karena kadang kita juga menemukan adanya buruh-buruh ilegal. Sehingga itu menjadi pertanyaan besar dia masuk kesini menggunakan izin kerja atau visa yang lain, karena memang yang diatur dalam UU ketenagakerjaan tidak ada untuk klasifikasi buruh.” Jelasnya.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mewajibkan perusahaan memberi perlindungan hukum kepada expat, yang terdiri dari: pemberian izin kerja dan izin tinggal; menetapkan jangka waktu bekerja; kompetensi expat; memberikan TKA Pendamping; jabatan tertentu untuk expat; menetapkan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA); kewajiban memulangkan TKA kembali ke negara asal; serta memberikan jaminan sosial dan program asuransi.

Dalam pemberian izin kerja dan izin tinggal TKA, ada pengecualian bagi Direksi/komisaris yang memiliki saham perusahaan; Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; serta jenis kegiatan produksi yang berhenti karena keadaan darurat, vokasi, startup berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian jangka waktu tertentu yang tidak diwajibkan memiliki RPTKA dan langsung bisa mengajukan izin tinggal.

Pada kewajiban memberi TKA pendamping juga terjadi perubahan. Pada permenaker ada ketetapan perbandingan satu orang TKA dengan dua orang Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia sebagai pendamping TKA. Namun pada UU Cipta Kerja, perusahaan diberi kebebasan untuk menentukan sendiri komposisinya sesuai dengan kebutuhan.

Lebih lanjut Laura menjelaskan, kebanyakan perusahaan masih tidak memikirkan jaminan sosial bagi TKA, “Perlukah BPJS itu untuk TKA? memang di UU BPJS bagi TKA harus didaftarkan jika dia minimum tinggal disini selama 6 bulan,” Ucapnya.

Maka di dalam UU Cipta Kerja pemberian jaminan sosial dipertegas kepada setiap perusahaan sebagai bentuk perlindungan hukum TKA yang telah menetap minimal 6 bulan termasuk juga mendaftarkan TKA dalam program asuransi perlindungan kerja.

Bagi perusahaan yang melanggar norma penggunaan TKA, dapat dikenakan sanksi administratif berupa: denda; pengehentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA; dan/atau pencabutan pengesahan RPTKA.

 

SA

Kunjungi Juga kliklegal.com untuk update bertika bisnis terbaru

Leave a Comment