Prosedur Mendapatkan KITAS Pekerja di Masa Pandemi

Elson telah merangkum aturan lengkap, syarat, prosedur mendapatkan KITAS pekerja di masa pandemi.

 

Kepada pembaca perlu kami luruskan bahwa yang dimaksud dengan KITAS/ITAS adalah (Kartu) Izin Tinggal Terbatas. Sedangkan, yang dimaksud dengan KITAP/ITAP adalah (Kartu) Izin Tinggal Tetap.

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam arus lalu lintas Internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini  mengakibatkan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat.  Terlebih lagi, saat ini sedang dimulai era globalisasi yang mematahkan batasan-batasan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan dan kebutuhan yang dihadapi oleh Indonesia menjadi semakin kompleks, terutama permasalahan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing.

Beberapa proyek di Indonesia memiliki risiko keselamatan yang tinggi dan membutuhkan kompetensi yang tinggi untuk mengoperasikan teknologi baru. Oleh sebab itu, bantuan dari Tenaga Kerja Asing yang memiliki kompetensi yang mumpuni masih tetap diperlukan. Namun, tentunya Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia ini wajib untuk memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu persyaratan tersebut adalah pemilikan ITAS, lho. Lantas, apa itu yang dimaksud dengan ITAS? Bagaimana prosedur untuk memperolehnya terutama dalam masa pandemi ini? Mari kita simak artikel berikut dengan saksama!

 

Pengertian, Jangka Waktu, dan Jenis-Jenis ITAS

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Salah satu bentuk izin tinggal adalah Izin Tinggal Terbatas atau yang kita sebut sebagai ITAS. ITAS hanya dapat diberikan kepada:

  1. Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas yang masuk Wilayah Indonesia untuk tinggal sementara dengan Visa terbatas;
  2. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang ITAS;
  3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
  4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  5. Orang Asing (suami/istri) yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
  6. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Republik Indonesia.

 

ITAS diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Jika ITAS telah berakhir masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang kembali karena telah mencapai jangka waktu 6 (enam) tahun, maka orang asing yang tinggal di Indonesia diharuskan kembali ke negara asalnya atau dapat mengajukan alih status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. 

ITAS berakhir jika terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

  1. Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia;
  2. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya;
  3. Memperoleh kewarganegaraan RI;
  4. Izinnya telah habis masa berlaku;
  5. Izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap;
  6. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  7. Dikenai deportasi; atau
  8. Meninggal dunia.

 

Jenis- Jenis ITAS

Kemudian, terdapat beberapa jenis ITAS yang dapat diajukan sesuai dengan tujuan dan keperluan dari kedatangan orang asing tersebut, yakni sebagai berikut:

 

  1. ITAS Pekerja/Izin Kerja

    Pekerja asing harus memiliki sponsor di Indonesia untuk mendapatkan bentuk ITAS ini, yaitu perusahaan atau organisasi yang akan mempekerjakannya. Perusahaan atau organisasi tersebut dapat berbentuk PT, PT PMA, Kantor Perwakilan, dan institusi publik atau swasta. Sebelum memperoleh visa kerja ITAS, harus didapatkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan Notifikasi terlebih dahulu dengan mengkonfirmasikan posisi dan lokasi pekerjaan di suatu perusahaan sponsor di Indonesia. Pengajuan izin ini menjadi tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing tersebut. Selain itu, tanggung jawab selanjutnya juga dipegang oleh perusahaan tersebut, seperti tanggung jawab untuk membayar denda jika si pemohon tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.

  2. ITAS dengan Visa Pernikahan (Penyatuan Keluarga)

    Bagi WNA yang menikah secara sah dengan WNI akan diberikan bentuk ITAS ini dan yang menjadi sponsornya adalah WNI tersebut. Sertifikat nikah resmi yang disahkan oleh pemerintah Indonesia merupakan persyaratan wajib untuk mendapatkan bentuk ITAS ini. Setelah menikah selama dua tahun, maka WNA dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa tinggal atau ITAP.

  3. ITAS dengan Visa Pensiun

    Bentuk ITAS ini diberikan kepada WNA yang telah berusia 55 tahun atau lebih dan ingin menghabiskan masa pensiun di Indonesia. Namun, bentuk ITAS ini tidak mengizinkan seseorang menikah atau bekerja di Indonesia. Setelah menggunakan VISA turis selama 30 hari, seorang WNA dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bentuk ITAS ini. Dengan visa ini, WNA dapat tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun atau membuka rekening bank lokal.

 

Dalam artikel ini, yang akan dibahas lebih lanjut adalah perizinan dan prosedur untuk mendapatkan ITAS Pekerja, khususnya terkait prosedur untuk mendapatkannya di masa pandemi ini.

 

Dasar Hukum ITAS Pekerja

Untuk memahami secara menyeluruh mengenai perizinan dan prosedur mendapatkan ITAS Pekerja, maka harus dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”);
  2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20/2018”);
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”;
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”);
  5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”);
  6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”);
  7. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”);
  8. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (“Permenkumham 17/2016”);
  9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”).

Baca juga: Ini 18 Jabatan Yang Dilarang Bagi Warga Negara Asing

 

Syarat Tenaga Kerja Asing dan Jabatan-Jabatan Yang Dilarang

Berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing, terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

  1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
  2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit lima tahun dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
  3. Mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari enam bulan;
  5. Memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 ayat (1) Perpres 20/2018, TKA dilarang menduduki jabatan yang berkaitan dengan personalia atau jabatan-jabatan tertentu. Hal ini dikarenakan jabatan dalam bidang personalia biasanya memiliki andil dalam menentukan proses rekrutmen karyawan, pengurusan kontrak kerja karyawan dan kebijakan perusahaan. Oleh sebab itu, terdapat 19 jabatan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

  1. Direktur Personalia (Personnel Director);
  2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);
  3. Manajer Personalia (Human Resource Manager);
  4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor);
  5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor);
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor);
  8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator);
  9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer);
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist);
  11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist);
  12. Penasihat Karir (Career Advisor);
  13. Penasihat Tenaga Kerja (Job Advisor);
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling);
  15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator);
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator);
  17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer);
  18. Analis Jabatan (Job Analyst);
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

 

 

Prosedur Mendapatkan ITAS Pekerja

Prosedur untuk mendapatkan ITAS Pekerja untuk Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut:

 

  1. Memperoleh RPTKA dari Kementerian Ketenagakerjaan

    Langkah awal untuk mendapatkan KITAS Pekerja, Sponsor dari TKA tersebut harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPTKA diajukan dan akan disetujui oleh Kementrian Ketenagakerjaan. Masa berlaku RPTKA mulai dari 2 bulan hingga 12 bulan. Saat pengajuan RPTKA, Sponsor perusahaan akan menyampaikan data posisi yang akan diduduki oleh TKA dan melampirkan dokumen-dokumen perusahaan sebagai persyaratannya.

  2. Memperoleh Notifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan

     

    1. Berdasarkan Pasal 18 Permenaker 10/2018, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan notifikasi kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Berikut merupakan cara untuk mendapatkan notifikasi:
      1. Mengajukan permohonan notifikasi persetujuan penggunaan TKA kepada Dirjen secara online dengan mengakses laman TKA Online Kementerian Ketenagakerjaan; 
      2. Mengisi penetapan kode dan lokasi perwakilan republik Indonesia, Identitas TKA, dan jabatan TKA; 
      3. Mengunggah dokumen persyaratan, yaitu:
        • Dokumen TKA: 
          1. Ijazah pendidikan
          2. Sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja 
          3. Pas foto berwarna berukuran 4×6 
          4. Bukti polis asuransi 
          5. Perjanjian kerja 
          6. Surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping 
          7. Paspor kebangsaan TKA (berwarna) 
          8. Rekening koran/tabungan TKA atau Pemberi Kerja TKA
        • Dokumen Pemberi Kerja TKA:

          1. Surat permohonan kepada Dirjen atau Direktur untuk pengajuan notifikasi
          2. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pengajuan Vitas 
          3. Surat pernyataan sebagai penjamin TKA 
          4. Nomor identitas pemberi kerja TKA (kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal) 
          5. Surat persetujuan Rp0,00

      4. Verifikasi seluruh kelengkapan dan keabsahan data oleh Direktur.
        Jika terdapat ketidaklengkapan dokumen, Direktur akan memberi notifikasi. Pemberi kerja harus melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan secara online dalam 1 hari kerja. Direktur dapat menolak permohonan notifikasi, apabila kualifikasi calon TKA tidak sesuai dengan jabatan yang akan diduduki calon TKA.

        Apabila seluruh data telah lengkap, maka Dirjen menerbitkan Notifikasi yang sah secara online kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 2 hari kerja yang memuat: identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, Lokasi kerja TKA, jangka waktu berlakunya notifikasi sesuai dengan perjanjian kerja dengan TKA, dan kode pembayaran. Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA paling lambat 1 hari sejak menerima notifikasi persetujuan penggunaan TKA.

        Jika terdapat ketidaklengkapan dokumen, Direktur akan memberi notifikasi. Pemberi kerja harus melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan secara online dalam 1 hari kerja. Direktur dapat menolak permohonan notifikasi, apabila kualifikasi calon TKA tidak sesuai dengan jabatan yang akan diduduki calon TKA.

        Apabila seluruh data telah lengkap, maka Dirjen menerbitkan Notifikasi yang sah secara online kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 2 hari kerja yang memuat: identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, Lokasi kerja TKA, jangka waktu berlakunya notifikasi sesuai dengan perjanjian kerja dengan TKA, dan kode pembayaran. Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA paling lambat 1 hari sejak menerima notifikasi persetujuan penggunaan TKA.

     

  3. Pemberian VITAS kepada calon TKA

    WNA yang ingin menetap di Indonesia dalam rangka bekerja harus memperoleh Visa Tinggal Terbatas atau yang disebut dengan VITAS. TKA akan membutuhkan VITAS sebagai syarat untuk selanjutnya mendapatkan ITAS dalam rangka bekerja di Indonesia.

    Mekanisme untuk Memperoleh VITAS diatur lebih lanjut dalam Permenkumham 16/2018 yang secara ringkas terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

    1. Mengajukan Permohonan VITAS dan ITAS sekaligus kepada Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk melalui laman TKA Online. Selanjutnya, pejabat imigrasi memproses Surat Persetujuan Visa setelah menerima notifikasi persetujuan penggunaan TKA secara online dari kementerian ketenagakerjaan;
    2. Pejabat imigrasi yang ditunjuk mengirimkan perintah pembayaran biaya surat persetujuan visa, VITAS, ITAS, Izin Masuk Kembali, dan jasa penggunaan Teknologi SIMKIM kepada pemberi kerja TKA atau calon TKA melalui e-mail;
    3. Setelah pembayaran dilakukan, pejabat imigrasi akan melakukan pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan dalam rangka penelitian latar belakang calon TKA dan Pemberi Kerja TKA;
    4. Setelah selesai melakukan penelitian latar belakang calon TKA, pejabat imigrasi akan menerbitkan surat persetujuan visa. Surat persetujuan visa akan diteruskan melalui e-mail atau aplikasi visa online ke perwakilan republik Indonesia yang ditembuskan ke pemberi kerja TKA dan/atau calon TKA. Calon TKA yang berada di luar negeri harus datang ke Indonesia paling lama 60 hari setelah menerima Surat Persetujuan Visa;
    5. Wawancara Calon TKA pada saat kedatangan di Indonesia dilakukan dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti paspor kebangsaan yang masih berlaku. Kemudian, pejabat imigrasi melakukan wawancara dan pemeriksaan ulang daftar pencegahan dan penangkalan terhadap calon TKA. Setelah itu, dilakukan juga penelitian ulang latar belakang calon TKA;
    6. Setelah melakukan wawancara dan penelitian latar belakang ulang terhadap calon TKA, Pejabat imigrasi akan menandatangani dan menyerahkan VITAS kepada calon TKA. Penyelesaian pemberian VITAS dilaksanakan dalam jangka waktu 2 hari kerja sejak paspor kebangsaan TKA diterima oleh pejabat imigrasi. Penentuan jangka waktu menetap di Indonesia pada VITAS didasarkan pada jangka waktu yang tercantum pada notifikasi persetujuan penggunaan TKA dari Kementerian Ketenagakerjaan. Meski demikian, jangka waktu menetap tidak dapat lebih dari 2 tahun.

    Kemudian, berdasarkan Pasal 6 Permenkumham 16/2018, VITAS dapat diberikan pada saat TKA datang di Indonesia (on arrival). Prosedur permohonannya sama dengan permohonan VITAS biasa, namun pejabat imigrasi perlu mengirim Surat Persetujuan Visa saat kedatangan ke kantor imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi tujuan kedatangan calon TKA.


  4. Pemberian ITAS kepada calon TKA.

    ITAS dapat diperoleh secara manual maupun elektronik. Permenkumham 16/2018 telah memfasilitasi prosedur pemberian ITAS yang baru, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemberian ITAS dapat dilakukan sejak kedatangan TKA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu sesuai Permenkumham 17/2016.

    Prosedur pemberian ITAS untuk orang asing yang memenuhi ketentuan Pasal 141 PP 31/2013 adalah sebagai berikut:

    1. Mengajukan permohonan ITAS kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
    2. Mengunggah seluruh persyaratan dokumen untuk WNA yang ingin bekerja di Indonesia sesuai Pasal 142 ayat (2) huruf d PP 31/2013, yaitu surat penjaminan dari penjamin atau pemberi kerja TKA, paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku, surat keterangan domisili, dan surat rekomendasi dari instansi terkait;
    3. Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanda masuk berupa cap yang dibubuhkan pada paspor sebagai bukti masuknya TKA ke wilayah Indonesia;
    4. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan terpenuhi, pemohon akan dinotifikasi dan akan dilakukan pengambilan foto. Lalu, kepala kantor atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 hari kerja akan menerbitkan ITAS.

     

    Sementara itu, untuk prosedur pemberian ITAS saat kedatangan, ITAS dapat diberikan kepada calon TKA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu. Namun, calon TKA harus sudah mengajukan permohonan VITAS dan ITAS secara elektronik sebelumnya. Kemudian, pejabat Imigrasi pada konter pemeriksaan khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat memberikan ITAS kepada TKA, dengan cara memberikan tanda masuk berbentuk stiker yang memuat data TKA sekaligus ITAS dan Izin Masuk Kembali dan memberikan ITAS elektronik. ITAS akan dikirimkan secara elektronik melalui sistem teknologi informasi keimigrasian baru (SIMKIM) kepada pemberi kerja TKA, calon TKA, divisi keimigrasian, dan kantor imigrasi.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masa berlaku ITAS adalah 12 bulan. Pada umumnya, perpanjangan ITAS dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku ITAS tersebut habis, sebab pengurusan Izin Kerja dan IITAS memakan waktu 2 bulan hingga 3 bulan.

Adapun prosedur untuk memperpanjang ITAS adalah sebagai berikut:

    1. Membawa ITAS lama dan formulir pengajuan perpanjangan;
    2. Perpanjangan I dan II dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat lain yang berwenang;
    3. Perpanjangan III – V dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Dirjen Imigrasi setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
    4. Pengajuan perpanjangan dilakukan selambatnya 30 hari sebelum tanggal berakhir masa Izin Tinggal Terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi yang sesuai dengan lokasi tempat tinggal.

 

Ketentuan Mengenai ITAS di Masa Pandemi

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur untuk memperoleh ITAS Pekerja masih berlaku di masa pandemi ini, sebab belum ada peraturan baru yang mencabutnya. Dengan demikian, pengajuan ITAS dapat dilakukan pada Kantor Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, berkaitan dengan perpanjangan ITAS di masa pandemi ini, pada 30 Juli 2020 lalu, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan informasi terbaru mengenai pelayanan visa dan izin tinggal dalam masa new normal, salah satunya mengenai ITAS. Bagi pemegang ITAS yang masih berlaku dan dapat diperpanjang serta sedang berada di Indonesia, dapat melakukan perpanjangan ITAS di kantor imigrasi setempat. 

Sementara, jika masa berlaku ITAS telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang, pemegang ITAS dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas melalui https://visa-online.imigrasi.go.id/ yang dapat dilakukan setelah penjamin melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian izin tinggal ke kantor Imigrasi. Lalu, perlu diperhatikan bahwa setiap pengajuan visa dan izin tinggal, orang asing harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama berada di Indonesia.

Para pemegang ITAS yang sudah memiliki teleks visa yang dikeluarkan sejak 1 Desember 2019 dan berada di wilayah Indonesia, dapat mengajukan permohonan ITAS di kantor imigrasi setempat tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa di perwakilan RI di luar negeri. Bukti pembayaran visa dianggap sebagai bukti telah memiliki visa. Untuk pemegang teleks  Visa Tinggal Terbatas, paspor tersebut akan dicap Izin Tinggal Terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali oleh kantor imigrasi. 

Bagi teleks yang terbit tanggal 1 Desember 2019 – 22 Juli 2020, masa berlaku ITAS dihitung dari tanggal pengajuan permohonan ITAS di kantor imigrasi. Sementara, teleks yang terbit setelah tanggal 23 Juli 2020, masa berlaku ITAS dihitung dari tanggal terbit teleks visa.

Perpanjangan ITAS dapat dilakukan setelah berakhirnya Masa Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk memperpanjang ITAS, penjamin wajib mengurus notifikasi dari Kemenaker (bagi TKA) dan rekomendasi dari BKPM (bagi investor). Penjamin wajib mengurus Izin Masuk Kembali (IMK) bagi pemegang ITAP yang IMK-nya telah habis berlaku di Kantor Imigrasi.

Bagi Orang Asing yang saat ini keberadaannya masih di Luar Negeri, untuk mendapatkan ITAS, selain perlu memperoleh RPTKA dan Notifikasi, perlu mendapatkan Rekomendasi BKPM guna untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan VITAS. Rekomendasi BKPM diajukan diawal sebelum pengajuan RPTKA dan Notifikasi. Pengajuan permohonan Rekomendasi BKPM diajukan oleh Sponsor Perusahaan dan dapat dikuasakan. Jika permohonan dinyatakan lengkap, maka BKPM akan memprosesnya, dan kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja Rekomendasi BKPM telah disetujui dan dapat digunakan sebagai persyaratan mengajukan RPTKA, Notifikasi juga VITAS untuk TKA.

 

Demikian Prosedur mendapatkan ITAS pekerja di Masa Pandemi. Elson juga dapat membantu Anda untuk mendapatkan ITAS. Silahkan hubungi kami di telepon 0819 3274 1333 atau email info@elson.co.id.

 

Author: Esther Melinia

Leave a Comment