Catat! WNA perlu Surat Pengantar BKPM di Era New Normal

Catat! WNA perlu Surat Pengantar BKPM di Era New Normal

Pernyataan Presiden Republik Indonesia mengenai perdamaian dengan Covid-19 lalu, sempat menghebohkan masyarakat. Alih-alih berdamai, masyarakat seharusnya mengubah pola hidup lama menjadi pola hidup baru, yang saat ini disebut sebagai New Normal. Sehingga saat ini, masyarakat sudah dapat beraktivitas kembali. Kendati demikian, masyarakat tetap harus memperhatikan protokol kesehatan.

Sejalan dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementrian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi menyepakati kebijakan baru secara bersama-sama bagi Warga Negara Asing yang akan berkunjung ke Indonesia, sebagai Tenaga Kerja Asing atau Investor. Bagi Tenaga Kerja Asing yang akan datang ke Indonesia, diperlukan Surat Pengantar dari BKPM. Siapa sajakah yang dapat memperoleh Surat Pengantar BKPM dimaksud? Berikut ulasannya.

  1. Pemegang Visa Kunjungan Bisnis
    Bagi calon Investor / kepentingan Perusahaan yang akan melakukan kunjungan bisnis, memerlukan Surat Pengantar dari BKPM ke Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Visa. Surat Pengantar ini akan ditembuskan juga ke Kedutaan Besar Republik Indonesia / Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Kementrian Ketenagakerjaan.
  2. Tenaga Kerja Asing, permohonan baru
    Sebelum melakukan pengurusan untuk mendapatkan RPTKA baru, diperlukan Surat Pengantar dari BKPM kepada Kementrian Ketenagakerjaan. Surat Pengantar tersebut juga ditembuskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
  3. Permohonan RPTKA yang memperkejakan 50 (lima puluh) orang atau lebih
    Bagi Pemohon pemberi kerja yang akan melakukan pengurusan RPTKA untuk TKAnya yang berjumlah 50 (lima puluh) orang atau lebih, perlu memiliki Surat Pengantar BKPM kepada Kementrian Ketenagakerjaan dan ditembuskan kepada Direktorat Jendaral Imigrasi.
    BKPM juga akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Dinas Penanaman Modal Provinsi juga ditembuskan ke Kementrian Ketenagakerjaan serta Direktorat Jenderal Imigrasi.
  4. Yang telah mendapatkan Persetujuan Visa
    Bagi Orang Asing yang telah memperoleh Persetujuan Visa bekerja namun belum melakukan pengambilan bisa dan masa berlakunya telah habis, maka perlu mendapatkan persetujuan BKPM untuk Surat Pengantar. Surat Pengantar tersebut akan ditujukan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia / Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Apakah Anda termasuk katagori diatas dan ingin segera masuk wilayah Indonesia? Oleh karena itu, segera lakukan pengurusan Surat Pengantar BKPM.

Jika Anda membutuhkan asistensi untuk pengurusan RPTKA, silahkan hubungi kami di info@elson.co.id atau 081932741333.