+62-819-3274-1333 info@elson.co.id

“Pelaporan ketenagakerjaan perusahaan dapat diajukan secara langsung maupun via pos, tidak dipungut biaya dan proses pengesahannya adalah 1 (satu) hari sejak berkas telah dinyatakan lengkap oleh Suku Dinas Ketenagakerjaan setempat.”

Dalam rangka meningkatkan layanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) pada perusahaan, Kementerian Tenaga dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan (“Permenaker 14/2006”) di Perusahaan. Kemudahan yang ditawarkan oleh Permenaker 14/2006 diantaranya:

  1. Pelaporan WLK dapat diajukan secara langsung maupun via pos;
  2. Pelaporan WLK tidak dipungut biaya;
  3. Proses pengesahan WLK adalah 1 (satu) hari setelah penerimaan berkas pendaftaran yang telah diisi lengkap dan dibubuhi stempel perusahaan.

Perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada Suku Dinas Ketenagakerjaan setempat mengenai hal-hal berikut ini;

  1. Kodefikasi, terdiri dari informasi mengenai kode wilayah, nomor pendaftaran, tahun WLK didaftarkan, KBLI dari Perusahaan serta nomor laporan WLK. Untuk kolom Kodefikasi ini akan diisi oleh Petugas Suku Dinas Ketenagakerjaan, jadi pada waktu mengisi formulir WLK, Perusahaan tidak perlu mengisinya ;
  2. Keadaan Perusahaan mencangkup nama perusahaan, Alamat Perusahaan, Bidang usaha, Nama dan alamat pengurus Perusahaan, tanggal Pendirian perpindahan dan perubahan Perusahaan, status Perusahaan dan status kepemilikan dan status permodalan;
  3. Keadaan Perusahaan mencakup Data Tenaga Kerja , waktu bekerja , Peralatan dan Bahan yang dipergunakan, Fasilitas Perusahaan, Jaminan sosial dan Keselamatan Kerja, Hubungan Pekerj, perencanaan pekerja yang dibutuhkan dalam 12 ( duabelas ) Bulan terakhir serta Program Pelatihan bagi Pekerja; dan
  4. Pengesahan di poin terakhir ini mencangkup kolom Tanda Tangan pengurus Perusahaan serta dibubuhi stampel Perusahaan.

Konsekuensi apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau Denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).