+62-819-3274-1333 info@elson.co.id

“Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada maka PT tidak dapat di dirikan atau harus terjadi perubahan anggaran dasar dikarenakan dalam UU PT telah disebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.”

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting , yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ ini mempunyai fungsi dan kewenangannya masing-masing, berikut penjabarannya:

  1. RUPS
  2. RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan untuk ;

    • Mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT.
    • Mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT.
    • Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PT.
  3. Direksi
  4. Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannya perseroan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing. UU PT sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki jabatan direktur.

    Namun, dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu”, sehingga dapat diartikan jika tenaga kerja asing boleh menjadi direktur suatu perusahaan kecuali untuk jabatan yang mengurusi atau berhubungan secara langsung dengan kepegawaian atau personalia seperti Direktur HRD.

    Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalan pengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Selain itu, direksi mempunyai kewajiban untuk;

    1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi
    2. Membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS.
    3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan diatas dan dokumen Perseroan lainnya.
  5. Komisaris
  6. Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengursan, jalannya pengurusan pada umumnya kepada Perseroan ataupun usaha Perseroan kepada Direksi. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 108 UU PT. Komisaris yang melakukan pengawasan mempunyai beban tanggung jawab yang sama dengan Direksi. Kewajiban mengenai tugas komisaris terdapat dalam Pasal 116 UU PT;

    1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
    2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain
    3. Memberikan laporan tentang tugas pengawsan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

    Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada maka PT tidak dapat di dirikan atau harus terjadi perubahan anggaran dasar dikarenakan dalam UU PT telah disebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagaimana ELSON membantu Anda?
ELSON merupakan perusahaan yang fokus memberikan pelayanan jasa hukum yang komprehensif bagi Warga Negara Asing (WNA) maupun pasangan perkawinan campuran di Indonesia.
Silakan hubungi kami di nomor telepon dan email berikut 0819 3274 1333 dan info@elson.co.id

Author                        : Nadhia  Amania S